KPU dan Oes,am Sapta Oedang saling mengancam


KPU dan Oesam Sapta Oedang saling mengancam –  Ketua Umum Partai Hanura bernama Oesman Sapta Oedang meminta Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) tetap menjalankan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dirinya yang belum juga dimasukan ke Daftar Calon Tetap (DCT) caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Kalimantan Barat. Menurut Oso, demikian Oesman Sapta karib dipanggil, ia telah menjelaskan fakta-fakta hukum yang sudah dilaluinya selama proses di PTUN dan MA kepada Bawaslu di dalam persidangan hari ini. Oso pun berdalih menghormati MK, tetapi mengklaim putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/ 2018 tidak berlaku surut bahkan  diketahui, dalam putusan MK itu menegaskan mengenai pelarangan pengurus parpol mendaftar diri sebagai calon anggota DPD RI. Sementara di PTUN dan MA sebelumnya, Oso sudah menang atas kebijakan yang dikeluarkan KPU.

Kata Oso kepada awak media di kantor Bawaslu di jakarta pusat , “Saya sudah sampaikan sesuai fakta-fakta hukum selama ini terjadi dan tidak menambah tidak mengurangi, kami menghormati langkah-langkah hukum dan saya tegaskan kami menerima keputusan MK. Tapi UU kan mengatakan bahwa MK tak berlaku surut. Itu saja. Jadi UU MK kami tak menolak. MA pun terima putusan MK. Pemberlakuannya yang kami tidak terima, pemberlakuannya tidak berlaku surut, dan yang berhak memutuskan adalah MA tentang hal ini,” kata Oso kepada awak media di kantor Bawaslu, Karenanya, Oso berharap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menjalani lebih dulu putusan dua lembaga peradilan itu dengan langsung memasukan dirinya ke dalam DCT Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Kalbar.

KPU dan Oesam Sapta Oedang saling mengancam

kata Wakil Ketua MPR “Jadi putusan TUN kami sudah menang. MA juga sudah perintahkan. Bawaslu juga sudah perintahkan pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan keputusan TUN itu. Ya begitu. Jadi harapannya agar kembali lah ke jalan yang benar lah,”. Oso menegaskan adanya sanksi pidana apabila Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tetap tak mengakomodir putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Ketua DPD itupun mengultimatum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia supaya tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila terus-terusan “menjegal dirinya”. “Kalau tak dijalani dia (KPU) melanggar hukum. Langkah selanjutnya, saya tidak tahu ya, saya juga kan punya lingkungan, punya konstituen. Jangan sampai ada hal-hal di luar keinginan kita,” tekan Oso.

Yang jelas, imbuh Oso, ia meminta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak ‘main mata’ dengan siapapun, apalagi sampai mengorbankan dirinya. “Kan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu milik semua orang. Tidak boleh digunakan oleh siapapun. Apalagi dalam kepentingan-kepentingan lain,” kata Oso. Ditemui di lokasi yang sama, Pengacara Oso, Dodi Abdul Kadir menambahkan bahwa intinya sejak awal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak pernah komunikasi dengan kliennya terkait pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Itulah yang disampaikan Oso kepada Bawaslu RI tadi. Selain itu juga tersirat adanya ancaman dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Oso ihwal statusnya sebagai Ketua Umum Partai Hanura. “Nah yang diketahui oleh Oesman Sapta adalah KPU memerintahkan Ketum Partai Hanura untuk mundur, dan di sana ada kata-kata yang dirasakan Pak Oesman Sapta ada ancaman kepada Ketum Partai Hanura,”

BACA JUGA : 6 Kejadian Perusakan Baliho Partai Demokrat Di Riau

“Apabila Ketua Umum Partai Hanura tidak mundur maka Oesman Sapta tidak akan dimasukan dalam DCT. Jadi ini yang dirasa aneh oleh Oesman Sapta, kenapa KPU tidak pernah berkomunikasi kepada dia sebagai calon DPD tapi bahkan mengirim suratnya pun itu ke DPP Partai Hanura, padahal ada alamat Oesman Sapta sebagai calon DPD ada alamat resminya. Itu yang dikonfirmasi oleh Bawaslu tadi,” sambung dia. Dikonfirmasi alasan Oso masih ngotot untuk sebagai caleg DPD, padahal statusnya sebagai Ketua umum Partai yang cukup berat menghadapi Pemilu serentak 2019, Dodi berkelit itu bukan subtansinya. Menurut dia, yang diperjuangkan oleh Oso saat ini adalah legitimasi pemilu.

“Karena apa? Apabila anggota DPD ini cacat hukum karena proses pencalonannya melanggar hukum maka akan pengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan. Kan seperti kita ketahui, bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jadi bisa dibayangkan apabila anggota DPD ini tidak memiliki legitimasi hukum, maka akan menghasilkan MPR yang cacat hukum. Lalu gimana MPR yang cacat hukum ini bisa lantik Presiden, ini masalah yang akan di-clearkan,” kata Dodi. Sedangkan Komisoner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hasyim Asyari menolak berkomentar soal upaya-upaya Oso untuk tetap masuk DCT pada pemilihan DPD, walaupun statusnya saat ini sebagai pengurus parpol. Hasyim menegaskan, secara resmi pihaknya akan menerangkan semua argumentasi terlapor pada persidangan yang akan datang selanjutnya.